Konsep
Demokrasi
Demokrasi
adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos).
Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan,
sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan,
tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau
kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa
mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.
Bentuk
Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan
negara, antara lain :
1.
Pemerintahan Monarki
Kata Monarki berasal dari bahasa yunani. Monos yang artinya Satu dan Archein yang artinya Pemerintah,jadi dapat diartikan Pemerintahan Monarki merupakan sejenis pemerintahan dalam suatu negara yang dipimpin oleh satu orang (raja).
Monarki Mutlak :
Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja dan bentuk
kekuasaanya tidak terbatas
Monarki Konstitusional : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja
namun kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi
Monarki Parlementer : Monarki
yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaannya
yang tertinggi berada ditangan parlemen
2. Pemerintahan Republik
Pemerintahan Republik berasal dari bahasa latin, RES yang artinya Pemerintahan dan PUBLICA yang berarti Rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.
Menurut
John Locke kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan
menjadi tiga yaitu :
a.Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk
membuat undang–undang yang dijalankan oleh parlemen)
b.Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk
menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan)
c.Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk
menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri).
Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili)
merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.
Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga
orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya (berdiri
sendiri/independent) yaitu :
a. Badan Legislatif (kekuasaan membuat
undang–undang)
b. Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan
undang–undang)
c. Badan Yudikatif (kekuasaan untuk mengadili
jalannya pelaksanaan undang-undang)
3. Klasifikasi sistem pemerintahan
- Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga
sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (poliparty system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem
satu partai (monoparty system).
- Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.
- Hubungan antar pemegang kekuasaan negara,
terutama antara eksekutif dan legislatif.
Mengenai model
sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :
- Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan
proletar)
- Sistem pemerintahan parlementer
- Sistem pemrintahan presidential
- Sistem pemerintahan campuran
Organisasi negara dalam berhubungan, Demokrasi dapat dibedakan dalam 3
bentuk, yaitu sebagai berikut:
1.
Demokrasi dengan sistem Parlementer
Menurut sistem ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif
(pemerintah) dan badan legislative (badan perwakilan rakyat).
Tugas atau kekkuasan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut
kabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun
secara bersama-sama sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggungjawabkan
segala kebijaksanaan pemerintahannya kepada parlemen (badan perwakilan rakyat).
Apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri diterima oleh parlemen maka
kebijaksanaan tersebut dapat terus dilaksanakan dan dewan menteri tetap
melaksanakan tugasnya sebagai menteri. Akan tetapi, apabila pertanggungjawaban
menteri atau dewan menteri ditolak parlemen maka parlemen dapat mengeluarkan
suatu keputusan yang menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) kepada
menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika itu terjadi, maka
menteri atau para menteri tersebut harus mengundurkan diri. Hal ini akan
menyebabkan timbulnya krisis kabinet.
Sistem Parlemen ini memiliki kelebiahan dan kelemahan. Kelebihannya, rakyat dapat menjalankan
fungsi pengewasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan
kelemahannya, kedudukan badan
eksekutif tidak stabil, selalu terancam adanya penghentian ditengah jalan
karena adanya mosi tidak percaya dari badan perwakilan rakyat sehingga terjadi
krisis kabinet. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-program
yang telah direncanakan.
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan
Dalam sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dan badan legislative
dapat dikatakan tidak ada.
Dalam system pemisahan kekuasaan, badan eksekutif atau pemerintah terdiri
dari presiden sebagai kepala pemarintahan dan dibantu oleh para
menteri-menteri.
Sebagai salah satu sistem dalam demokrasi, sistem pemisahan kekuasaan juga
memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, ada kestabilan
pemerintah karena mereka tidak dapat dijatuhkan dan dibubarkan oleh badan
perwakilan rakyat (parlemen) sehingga pemerintah dapat melaksanakan
program-programnya dengan baik. Sedangkan Kelemahannya, dapat mendorong
timbulnya pemusatan kekuasaan di tangan presiden serta lemahnnya pengawasan
dari rakyat.
3. Demokrasi dengan sistem referendum
Dalam sistem refendum (pengawasa langsung oeh rakyat) ini badan tugas
legilatif (badan perwakilan rakyat) selalu berada dalam pengawasan rakyat.
Dalam hal inipengawasannya dilaksanakan dalam bentuk refendum, yaitu pemungutan
suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legilatif. Sistem ini di bagi
dalam dua kelompok, yaitu referendum obligatoire dan referendum fakultatif.
Referendum obligatoire (refendum yang wajib)
Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya
suatu undang-undang atau suatu peraturan. Artinya, suatu undang-undang baru
dapat berlaku apabila mendapat persetujuan rakyat melalui referendum atau
pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan perwakilan rakyat.
Referendum fakultatif (referendum yang tidak wajib)
Referendum fakultatif adalah refendum yang menentukan apakah suatu
undang-undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak, atau
perlu ada tidaknya perubahan-perubahan.
Demokrasi dengan sistem pengawasan oleh rakyat ini berlaku dalam sistem
pemerintahan negara Swiss. Seperti kedua sistem sebelumnya , sistem referendum
pun memiliki kelebihan dan kelemahan.
Kelebihannnya, rakyat dilibatkan
penuh dalam pembuatan undang-undang.
Kelemahannya, tidak semua rakyat
memiliki pengetahuan yang cukup terhadap undang-undang yang baik dan pembuatan
undang-undang menjadi lebih lambat.
Pemahaman
demokrasi di Indonesia :
·
Dalam system
kepartaian dikenal adanya 3 sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai,
sistem dua partai dan sistem satu partai.
·
Sistem pengisian
jabatan pemegang kekuasaan negara.
· Hubungan
antarpemegang kekuasaan Negara, terutama antara eksekutif dan legislative mekanisme
demokrasi di Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan
kekuasan pemerintah rakyat yg dijiwai oleh nilai-nilai falsafah pancasila dan yang
berlangsung menurut hukum yang berkiblat pada kepentingan, aspirasi dan
kesejahteraan rakyat banyak.
Sumber :
www.s_waluyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17744/draft-1.doc
www.google.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar